DPRD Kalsel Usulkan Mobdin Rp3,2 M di Tengah Pandemi, LSM; Sebaiknya Dibatalkan!

DPRD Kalsel Dan APBD Kalsel

Ilustrasi mobil dinas mewah anggota dewan.(foto: ist)

DPRD Kalimantan Selatan mengusulkan pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan pagu anggaran Rp3.250.000.000. Spontan, usulan itu menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forbes.  

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Kritikan ini disampaikan pentolan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama (Forbes) Kalimantan Selatan, Rizal, Selasa (24/8/2021) di Banjarmasin.

Forbes menilai usulan pengadaan mobdin yang bersumber dari APBD Kalsel Perubahan Tahun Anggaran 2021 itu sangat tidak tepat di saat masyarakat Kalsel masih terdampak pandemi Covid-19.

Bahkan yang disesalkan lagi lanjutnya, usulan itu bergulir saat virus corona masih belum berakhir, seolah-olah wakil rakyat tak ada empatinya kepada rakyat yang tengah kesusahan.

Karena itu Forbes Kalsel mendesak sikap tegas Pemerintah Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Kalsel agar usulan pengadaan mobdin baru itu lebih baik dibatalkan.

“Usulan mobil dinas baru itu lebih baik dibatalkan,” saran Rizal.

Rizal beralasan kalau hanya sekadar dipertimbangkan, maka ada kemungkinan bakal diusulkan kembali, sedangkan kondisi masyarakat saat ini masih diterpa wabah virus Corona.

Dia menambahkan, pihaknya mengapresiasi sikap salah satu Wakil Ketua DPRD Kalsel,  Muhammad Syaripuddin saat di rapat anggaran menyarankan pengadaan mobdin baru itu lebih baik dipertimbangkan, karena alasan momentum pengusulannya dianggap kurang pas di saat pandemi Covid-19 belum berakhir.

Dirinya mengingatkan dalam kondisi rakyat Indonesia masih terus berjuang memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Alangkah bijaknya pihak eksekutif bersama legislatif tak hanya sebatas mempertimbangkan, namun membatalkan usulan itu,” ucapnya.

Dirinya pun menyentil anggota DPRD Kalsel termasuk unsur pimpinan dewan, ketika mengusulkan sesuatu yang pendanaannya bersumber dari uang rakyat (APBD).

“Usulan itu jangan sebatas untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi usulan yang disampaikan itu sejauh mana manfaatnya untuk kepentingan masyarakat,”  terangnya.

“Yang diusulkan itu untuk kepentingan rakyat atau bukan,” sambungnya.

Aktivis ini pun mengingatkan sebagai anggota dewan, artinya sebagai wakil rakyat, mereka harusnya bersikap kritis, bukan sebaliknya malah mereka dikritik rakyat.

“Anggota dewan itu harusnya perjuangkan aspirasi rakyat, peduli dan berempati dengan penderitaan rakyat serta bersikap kritis, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Rizal berpendapat, ini momentum yang tepat mengembalikan marwah, jati diri dan harga diri DPRD yang merosot di mata masyarakat.

Kepada pihak eksekutif, Rizal menyarankan ke depan jangan terlalu mudah memberikan ruang anggaran kepada pihak legislatif untuk menghindari timbulnya polemik di ruang publik.

Kepada dua Wakil Ketua DPRD Kalsel lainnya, yakni Hj Mariana dan Hj Karmila, ia berharap agar mengikuti sikap Muhammad Syaripuddin, yang sudah bersikap menyarankan usulan pengadaan mobdin baru itu lebih baik dipertimbangkan.

“Kepada dua wakil ketua dewan itu, yang berkepentingan terhadap mobdin, agar berkomitmen sama, sehingga ke depan tidak ada lagi usulan yang berulang-ulang,”tandasnya.(yon/sir)

https://supiansyahdarham-lawoffice.com/wp-admin/post.php?post=498&action=edit

 

Tags :

DPRD Kalsel Dan APBD Kalsel

Share :