Menelusuri Nasib Advokat Setelah Diputus Melanggar Kode Etik

UU Advokat
​​​​​​​Keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat.
Oleh: Frans H. Winarta

Frans H. Winarta. Foto: Istimewa

Frans H. Winarta. Foto: Istimewa

Delapan belas tahun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), belum pernah sekalipun diamandemen. Padahal hukum bersifat dinamis dan profesi advokat juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat (responsive law). Terlebih lagi, banyak ketentuan-ketentuan di dalam UU Advokat yang tidak sesuai dengan praktik profesi advokat secara internasional dan sering diperdebatkan baik oleh ahli hukum maupun para praktisi hukum di Indonesia.

Advokat di Indonesia masih saling berdebat terkait prinsip pendirian organisasi advokat yang seharusnya dianut oleh negara ini. Terdapat perbedaan signifikan di mana ada tafsir bahwa UU Advokat menganut single bar association namun das sein-nya berbeda, di mana saat ini Indonesia memiliki banyak sekali organisasi advokat (multi bar association) yang menaungi banyak advokat. Selain itu, ada juga sistem organisasi advokat lain yang bisa diterapkan dan juga dianut oleh beberapa negara, yakni federation of bar associations, di mana organisasi-organisasi advokat yang ada bergabung dalam federasi di tingkat nasional, dalam hal ini sifat keanggotaannya adalah ganda, yaitu pada tingkat lokal dan nasional.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt613abd6cef241/menelusuri-nasib-advokat-setelah-diputus-melanggar-kode-etik/

Kemudian, terdapat pula perbedaan pemahaman yang sangat fundamental terkait status advokat, di mana di dalam Pasal 5 UU Advokat disebutkan bahwa “advokat berstatus sebagai penegak hukum” yang mana ketentuan ini bertentangan dengan ruh dari profesi advokat yang berpaham bahwa advokat bukanlah penegak hukum seperti polisi yang memiliki police powers sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979.

Perlu disadari para penyusun undang-undang bahwa asal muasal advokat dikenal sebagai penegak hukum adalah adanya konsep “lembaga catur wangsa” yang dikembangkan di Era Orde Baru di tahun 1970-an. Konsep “catur wangsa” mensejajarkan hakim, jaksa, polisi, dan advokat, padahal fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing di profesi yang berbeda. Menurut pengertian teori sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) advokat sebagai profesi hukum (legal profession) statusnya berseberangan dengan penegak hukum (law enforcement official) seperti jaksa, polisi serta hakim. Fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana adalah membela klien yang sedang diperiksa/disidik, diinterogasi, didakwa, dituntut, ditahan, serta diadili.

Lebih lanjut, persoalan yang paling signifikan dalam implementasi UU Advokat adalah soal penegakan pelanggaran kode etik profesi advokat serta bagaimana nasib advokat setelah diberhentikan dari profesinya jarang sekali dibahas oleh ahli hukum Indonesia. Tak heran dalam kasus-kasus advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat, banyak yang tidak tahu harus memberikan respon seperti apa.

Seorang advokat yang melakukan pelanggaran undang-undang dan pelanggaran kode etik advokat tentu harus menghadapi tindakan yang dijatuhkan atas perbuatannya tersebut. Tentunya penindakan yang diberikan oleh UU Advokat bentuknya bervariasi, mulai dari: teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, pemberhentian sementara, dan yang paling berat adalah pemberhentian tetap dari profesi advokat.

Menurut UU Advokat, seorang advokat dapat diberhentikan atas permohonan sendiri, dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman 4 tahun atau lebih, serta atas keputusan organisasi advokat dalam pelanggaran etika profesi advokat.

​​​​​​​Keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat.

Oleh:

Frans H. Winarta
Bacaan 6 Menit

Ketentuan mengenai pemberhentian advokat sendiri kurang diatur secara komperehensif di dalam UU Advokat. Definisi pemberhentian advokat, baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap tidak ditemukan dalam UU Advokat maupun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Hanya ketentuan sanksi berupa pemberhentian sementara dan tetap yang diatur di dalam UU Advokat, KEAI, serta oleh masing-masing organisasi advokat. Organisasi advokat juga diberi mandat untuk memberhentikan seseorang dari profesi advokat, yang mengakibatkan advokat tersebut secara otomatis juga diberhentikan dari organisasi advokat yang menaunginya. Secara final, advokat yang telah diberhentikan (disbarment) tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Perbandingan dengan AS

UU Advokat saat ini belum komperehensif mengatur segala hal mengenai advokat. Salah satunya adalah Indonesia tidak memiliki aturan tertentu terkait syarat-syarat kembalinya seorang advokat untuk dapat berpraktik setelah menjalani hukuman skorsing dalam hal dirinya diberhentikan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan secara matang bagaimana konsep terbaik yang sebaiknya diimplementasikan di negara ini.

Tidak dikenalnya definisi dan syarat-syarat kembalinya seorang advokat berpraktik setelah menjalani hukuman pemberhentian tetap, tentu terlihat sangat kontras apabila kita bandingkan dengan negara lain yang telah memiliki aturan yang jelas mengenai hal tersebut, contohnya negara Amerika Serikat.

Meski sistem hukum negara ini berbeda dengan AS, ketentuan mengenai penegakan kode etik profesi advokat jelas dan terang benderang diatur di dalam kode etik profesi advokat negara tersebut. Mulai dari sanksi ringan, sanksi berat, hingga tata cara kembalinya seorang advokat beracara (reinstatement/readmission) setelah menjalankan sanksi yang dijatuhkan oleh negara.

Merujuk kepada Poin 2.3 American Bar Association Standards for Imposing Lawyer Sanctions, As Approved, February 1986, And as Amended, February 1992 (Standards for Imposing Lawyer Sanctions), Suspensionadalah “Suspension is the removal of a lawyer from the practice of law for a specified minimum period of time.” Sedangkan merujuk kepada Poin 2.2 Standards for Imposing Lawyer Sanctions, Disbarment adalah: “Disbarment terminates the individual’s status as a lawyer.”

Keputusan Suspension dan Disbarment dijatuhkan oleh pengadilan setelah melalui berbagai tahapan dan persyaratan dalam perundang-undangan dan peraturan lain yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam Poin 2.10 Standards for Imposing Lawyer Sanctions, dijabarkan bahwa “In jurisdictions where disbarment is not permanent, procedures should be established to allow a disbarred lawyer to apply for readmission. Procedures should be established to allow a suspended lawyer to apply for reinstatement.”

Amerika Serikat memberikan kesempatan bagi para advokat yang melakukan kesalahan dan dikenakan keputusan Suspension/Disbarment untuk kembali berpraktik melalui tahapan Reinstatement/Readmission yang diatur di dalam Standards for Imposing Lawyer Sanctions. Dengan ketentuan ini, maka seorang advokat dapat kembali berpraktik setelah menjalani keputusan Suspension/Disbarment yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung/Supreme Court. Yang mengeluarkan keputusan sanksi terhadap advokat adalah pengadilan berdasarkan Commentary Rule 10 Point A Model Rules for Lawyer Diciplinary Enforcement, sebagai berikut: “Since the court has exclusive responsibility to license lawyers, it has the sole authority to remove the license.”

​​​​​​​Keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat.

Oleh:

Frans H. Winarta
Bacaan 6 Menit

Syarat–syarat secara formil maupun materiil yang harus dipenuhi dan pembuktian yang harus dilakukan dalam rangka Reinstatement/Readmission advokat bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas advokat tersebut untuk dapat kembali lagi memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Syarat-syarat tersebut dijabarkan jelas dalam Poin E.5 Rule 25 Model Rules for Lawyer Diciplinary Enforcement (American Bar Association), beberapa di antaranya adalah: (i) Advokat tidak terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam praktik hukum yang tidak sah selama periode penangguhan atau pemberhentian, (ii) Advokat mengakui kesalahan dan keseriusan tindakan buruk yang menyebabkan advokat ditangguhkan atau diberhentikan, (iii) Advokat tidak terlibat dalam pelanggaran profesional lainnya sejak penangguhan atau pemberhentian, (iv) seorang advokat yang telah diberhentikan harus lulus ujian advokat dan ujian karakter dan kelayakan, (v) dan lain-lain.

Kolaborasi Organisasi Advokat dan Negara/Lembaga Peradilan

Pada tahun 1980-an Indonesia pernah mengalami masa di mana negara dapat mengeluarkan keputusan Disbarment terhadap advokat secara langsung, yaitu terhadap Adnan Buyung Nasution. Tentunya hal ini jauh terjadi sebelum UU Advokat disahkan.

Adnan Buyung Nasution pernah “dipecat” atau dicabut sementara izin beracaranya oleh Menteri Kehakiman RI tanpa adanya keterlibatan organisasi advokat dalam proses pemberhentiannya. Alasannya adalah yang bersangkutan dituduh melakukan contempt of court dalam persidangan H.R Dharsono, bekas Pangdam Siliwangi dan Sekjen ASEAN, klien yang dibelanya dalam perkara subversi di era Orde Baru tersebut.

Penulis berpendapat bahwa terkait aturan penjatuhan sanksi seperti Suspension/Disbarment serta aturan mengenai Reinstatement/Readmission yang sama sekali belum diatur di dalam UU Advokat seharusnya masuk ke dalam RUU Advokat yang hingga kini belum juga disahkan. Tujuannya adalah selain menghindari adanya ketidakseragaman pendapat mengenai apakah seorang advokat bisa kembali mendapatkan keanggotaannya setelah diberhentikan dan dapat dipulihkan/diterima kembali ke dalam organisasi advokat tempatnya bernaung tanpa harus berpindah-pindah keanggotaan ke organisasi advokat lainnya untuk menghindar dari stigma buruk yang diemban akibat pernah melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat.

Selain itu, keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat. Karena tidak ada satupun organisasi profesi yang meskipun independen namun terlepas sama sekali dari pengawasan negara/lembaga peradilan. Kolaborasi dengan negara/lembaga peradilan tersebut dapat mengembangkan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa advokat yang sedang diskors tidak melanggar hukumannya sehingga martabat dan kehormatan profesi advokat dapat terjaga. Pengembangan mekanisme tersebut dapat berupa pembentukan suatu database advokat yang terintegrasi dan menyeluruh yang memuat advokat yang terdaftar di seluruh organisasi advokat di Indonesia beserta status izin para advokat tersebut yang tentunya dapat diakses oleh masyarakat umum.

Masyarakat juga mendapat jaminan dan transparansi apakah atas suatu pelanggaran kode etik profesi advokat yang dilakukan oleh seorang advokat, persoalannya telah diselesaikan dengan hukuman yang sesuai dan nantinya proses Reinstatement/Readmission advokat tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Sehingga masyarakat terhindar dari jasa hukum yang diberikan advokat “ilegal”. Di lain sisi, Reinstatement/Readmission dapat memberikan kesempatan kedua bagi advokat-advokat yang sebelumnya melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat dan kemudian diberhentikan, untuk dapat kembali menjalankan profesinya dan memberikan perlindungan terhadap para pencari keadilan (justitiabelen) sehingga mendapatkan jasa hukum yang berkualitas.

Apa yang diusulkan dalam tulisan ini perlu didiskusikan dan diperdebatkan tentang nasib dan bentuk terbaik dari organisasi advokat di negara ini di kemudian hari, apakah berbentuk single bar/multi bar/federation bar association serta bagaimana implementasi penegakan kode etik profesi advokat terhadap para advokat Indonesia. Semua itu berpulang pada para advokat dan lembaga legislasi di negeri ini.

*)Prof. Frans H. Winarta, S.H., M.H.,Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, mantan Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional RI.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt613abd6cef241/menelusuri-nasib-advokat-setelah-diputus-melanggar-kode-etik/?page=3

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonlin

Tags :

UU Advokat

Share :