Miliaran Rupiah Target PAD Banjar Luput, Pengamat: Alasan Tidak Masuk Akal

PDAM Intan

Miliaran Rupiah ,Target PAD Banjar Luput, Pengamat,Alasan Tidak Masuk akal.

http://eras7.com/Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar dinilai kurang pengawasan dan audit, Perusaan Daerah luput dari target.

Hal itu disampaikan oleh Saidan Pahmi, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar usah rapat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar, tentang pencapaian target pendapatan daerah triwulan ke tiga, pada Senin (04/10).

Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa pendapatan daerah dari pajak daerah yang kemungkinan sulit mencapai target hanya pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak sarang burung walet. Selain itu, diperkirakan akan memenuhi target pada akhir tahun 2021 yang akan datang.

Sementara pendapatan dari bagi hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, kemungkinan sulit tercapai, kecuali Bank Kalsel,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, target pendapatan Bank Kalsel dalam APBD tahun 2021 sebesar 2,1 Milyar sedangkan yang terpenuhi sebesar 2,7M atau kurang lebih 127,37 Persen.

“BPR dan PD Pasar Bauntung Batuah hingga triwulan ini belum menyetorkan devidennya. Kedua BUMD ini diperkirakan sulit mencapai target lantaran BPR mengalami kerugian sebesar kurang lebih 1,7 M, sedangkan PD Pasar Bauntung Batuah yang di target sebesar 2M, kemungkinan bisa tercapai hanya kurang lebih 375 jt berdasarkan audit akuntan public,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat.

Sedangkan lanjutnya, PD Baramarta yang di target sebesar 10M, pada triwulan ini, baru menyetorkan sekitar 1,2M. BUMD ini juga diprediksi sulit untuk mencapai target hingga akhir tahun 2021 ini, karena masih terlilit utang royalti.

Sementara PT Banjar Intan Mandiri yang ditarget sebesar 5 Milyar, dipastikan tidak akan tercapai karena status PT. BIM dalam keadaan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Selain itu, PDAM Intan Banjar yang ditarget sebesar 3 Milyar, juga kemungkinan tidak bisa disetorkan, terkendala regulasi yakni Perda yang lama belum dicabut karena memuat cakupan layanan 80 persen, baru bisa menyerahkan deviden sebagai hak daerah.

Raperda perubahan Bentuk Hukum PDAM yang digadang-gadang untuk mengganti perda yang lama belum kunjung disahkan oleh DPRD Banjar.

“Raperda ini, yang diharapkan merubah klausula tentang bagi hasil laba BUMD dengan mencabut soal ketentuan layanan 80 persen,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Pengamat Hukum dan Pemerintahan Supiansyah Darham mempertanyakan status PT BIM yang Pailit namun pada kenyataanya tetap beroperasi, sehingga tidak mungkin tidak mencapai tager.

“Statusnya Pailit tapi PT BIM tetap beroperasi, dimana tidak tercapainya. Ini perlu di evaluasi di audit, kan disana ada pengawasnya” tanggapnya.

Ia juga menyoroti PDAM Intan banjar yang dinyatakan kemungkinan tidak akan menyetorkan PAD, dengan alas regulasi perubahan dalam proses serta pelayanan belum mencapai 80 persen.

“Dimana tidak mencapainya, toh semua pelanggan tetap bayar tidak ada diskon,”cetusnya.

Miliaran Rupiah Target PAD Banjar Luput, Pengamat: Alasan Tidak Masuk Akal

Tags :

PDAM Intan

Share :