VIDEO Jadi Saksi Perkara Korupsi Proyek Irigasi HSU, Abdul Wahid Tidak Tahu Menahu Soal Fee
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) NonAktif, Abdul Wahid, dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
Itu terjadi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek irigasi di Kabupaten HSU yang digelar di PNTipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (12/1/2022).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak, Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid bersaksi dalam perkara yang menjerat terdakwa Marhaini dan Fachriadi.
Dua orang itu tak lain adalah kontraktor pemenang lelang proyek irigasi di Kabupaten HSU Tahun Anggaran 2021
Berita lengkap :
Sidang Korupsi Proyek Irigasi HSU
VIDEO Jadi Saksi Perkara Korupsi Proyek Irigasi HSU, Abdul Wahid Tidak Tahu Menahu Soal Fee
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) NonAktif, Abdul Wahid, dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
Itu terjadi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek irigasi di Kabupaten HSU yang digelar di PNTipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (12/1/2022).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak, Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid bersaksi dalam perkara yang menjerat terdakwa Marhaini dan Fachriadi.
Dua orang itu tak lain adalah kontraktor pemenang lelang proyek irigasi di Kabupaten HSU Tahun Anggaran 2021.
Baca juga: BREAKING NEWS Sidang Korupsi Proyek Irigasi HSU, Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Jadi Saksi
Baca juga: VIDEO Plt Kadis PUPR Kabupaten HSU Maliki Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi Proyek Irigasi
Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum KPK dan penasihat hukum kedua terdakwa menyodorkan sederet pertanyaan untuk mengetahui perspektif Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid atas perkara tersebut.
Dalam kesaksian, Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid mengatakan, tidak tahu menahu soal komitmen fee yang diminta kepada para kontraktor pemenang lelang pekerjaan pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten HSU.
Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid juga membantah memberikan persetujuan atas draf calon pemenang lelang pekerjaan yang disusun dan disodorkan kepadanya dari Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU, Maliki, sebelum lelang pekerjaan diumumkan ke publik.
“Saya tidak tahu soal bagian (fee) itu. Saya tidak ada urusannya dengan persetujuan itu. Itu kewenangan Maliki karena dia sebagai kepala dinas,” lontar Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid.
Dia (Maliki) cuma memperlihatkan daftar itu, saya minta dia melaksanakan sesuai ketentuan,” bantahnya atas keterangan saksi Maliki dalam sidang sebelumnya
baca juga :
https://apahabar.com/2022/01/jurus-kelit-bupati-hsu-saat-jaksa-kpk-tunjukkan-duit-miliaran/amp/
baca juga :
https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/12/sidang-tipikor-proyek-irigasi-kabupaten-hsu-kpk-sita-rp-3-miliar-lebih-dari-rumdin-abdul-wahid
bca juga :